Berita

TANGERANG, 15 Oktober 2026 – Keluarga Cendekiawan Buddhis Indonesia (KCBI) turut menghadiri Simposium Energi Nasional yang diselenggarakan oleh Persatuan Inteligensia Kristen Indonesia (PIKI) dengan tema "Ketahanan Energi Nasional Menuju Swasembada Energi Berkelanjutan" di Grand Chapel Kampus Universitas Pelita Harapan (UPH), Lippo Karawaci, Tangerang, Kamis (15/10/2026). Rekomendasi yang disampaikan PIKI pada akhir simposium mendapat sambutan positif dari Menko Hilirisasi sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, yang langsung memerintahkan agar rekomendasi tersebut dijadikan road map kebijakan ESDM, khususnya terkait pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) dan pengutamaan penyediaan listrik di daerah 3T.

Simposium tersebut menghadirkan sejumlah tokoh nasional, di antaranya Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Ketua Umum DPP PIKI Maruarar Sirait, Ketua Dewan Pakar PIKI Dr. (H.C.) James T. Riady, serta Ketua Steering Committee Simposium PIKI sekaligus Presiden Direktur Freeport Indonesia, Tony Wenas. Turut hadir mahasiswa UPH, GMKI, serta perwakilan ICMI, ISKI, Mataqin, dan tokoh-tokoh lintas agama. Kegiatan ini menjadi forum penyampaian berbagai pemikiran dan rekomendasi strategis mengenai kebijakan energi nasional, pengembangan energi berkelanjutan, serta pemerataan akses listrik bagi masyarakat Indonesia.

Kehadiran KCBI dalam kegiatan tersebut diwakili oleh Wakil Ketua Pelaksana Harian Dewan Pengurus Pusat (DPP) KCBI, Jessica Laurensia, S.I.Kom.; Ketua DPD KCBI Banten, Dr. Th. Yuriani, M.Pd.; Alisa, S.Ak.; serta Anggota DPD KCBI Banten, Souw Tjie Lian (Linda Souw), S.Ag., M.Pd.B. Partisipasi ini menjadi bagian dari upaya KCBI dalam mempererat hubungan lintas organisasi keagamaan sekaligus mengikuti pembahasan berbagai isu strategis yang berkaitan dengan pembangunan nasional.

Ketua Steering Committee Simposium PIKI, Tony Wenas, menyampaikan bahwa pemikiran utama PIKI adalah mendorong pengembangan pembangkit tenaga nuklir karena memiliki emisi rendah, berdaya besar, relatif murah, bersih, dan aman, terutama untuk mendukung penyediaan listrik di daerah 3T. Sebelumnya, Tony menyampaikan lima rekomendasi tertulis hasil simposium, yakni bauran energi nasional yang berkelanjutan menuju Indonesia Maju 2045 dan Net Zero Emission 2060; akselerasi pembangunan PLTN yang aman, rendah karbon, berkelanjutan, merata, serta menjunjung tinggi keselamatan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia; akses energi sebagai kebutuhan dasar rakyat melalui dukungan anggaran, pengembangan teknologi dan infrastruktur, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia; percepatan implementasi Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) dengan dukungan kapasitas intelektual dan jaringan PIKI di berbagai daerah; serta percepatan pemerataan elektrifikasi hingga wilayah 3T (tertinggal, terdepan, terluar, terpencil, dan pulau kecil berpenduduk).

Menanggapi rekomendasi tersebut, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa pemerintah sejalan dengan pemikiran PIKI, termasuk terkait RUPTL dengan komposisi 70 persen energi baru terbarukan. Ia mengungkapkan bahwa masih terdapat sekitar 11 ribu desa di daerah 3T yang belum mendapatkan akses listrik. Pemerintah menargetkan seluruh desa memperoleh listrik pada 2029–2030, dengan program elektrifikasi sebanyak 1.400 desa pada 2025, 4.200 desa pada 2026, dan jumlah yang sama pada 2027. Bahlil menegaskan bahwa rekomendasi PIKI akan dijadikan dasar perumusan kebijakan dan penganggaran ESDM sebesar Rp10–15 triliun setiap tahun untuk mempercepat pemerataan listrik hingga ke desa pedalaman dan pulau-pulau kecil. Ia pun langsung meminta para Dirjen ESDM yang hadir untuk memasukkan rekomendasi PIKI ke dalam road map ESDM.

Terkait energi nuklir, Bahlil menyampaikan bahwa dirinya baru kembali dari Rusia mendampingi Presiden Prabowo dalam pembicaraan bilateral dengan Presiden Vladimir Putin. Ia mengungkapkan bahwa Rusia menawarkan teknologi nuklir kepada Indonesia, selain tawaran dari Jerman, Jepang, Korea, dan Kanada. Ia juga memerintahkan agar kapasitas nuklir yang sebelumnya direncanakan sebesar 500 MW dalam RUPTL dinaikkan menjadi 1.500 MW pada tahap pertama tahun 2026, sejalan dengan dorongan PIKI. Dalam kesempatan tersebut, Bahlil turut mengingatkan sejarah PIKI sebagai salah satu dari 10 organisasi cendekiawan di antara 97 organisasi pendiri Sekretariat Bersama (Sekber) Golkar yang menjadi cikal bakal Partai Golkar, dengan Radius Prawiro sebagai penanda tangan deklarasinya.

Sementara itu, Ketua Umum DPP PIKI Maruarar Sirait berharap rekomendasi hasil simposium dan Focus Group Discussion (FGD) dari para pemikir PIKI dapat menjadi masukan dalam pengambilan kebijakan negara. Ia juga berharap lahir tokoh-tokoh bangsa baru seperti Johannes Leimena, Radius Prawiro, Luhut Panjaitan, dan Manase Malo sebagai bentuk regenerasi intelektual Kristen di Indonesia. Maruarar menegaskan pentingnya membangun umat Kristen yang berwawasan nasional, inklusif, dan tidak eksklusif. Ia turut menceritakan pengalamannya selama 15 tahun maju dari daerah pemilihan Subang, Majalengka, dan Sumedang yang menurutnya memiliki 99 persen penduduk beragama Islam dan 95 persen bersuku Sunda. Pengalaman tersebut pernah ditanyakan oleh Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur), yang dijawab Maruarar bahwa dirinya menemukan masyarakat Islam yang bersahabat. Ia juga mengapresiasi Bahlil Lahadalia yang dinilainya mampu merangkul kader-kader organisasi lintas Cipayung, termasuk GMKI dan PMKRI, serta memberikan dukungan kepada masjid, sekolah teologi, dan gereja-gereja di Indonesia.

Wakil Ketua Pelaksana Harian DPP KCBI, Jessica Laurensia, S.I.Kom., menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya simposium yang mempertemukan berbagai pemangku kepentingan dalam membahas masa depan energi Indonesia. "Kami mengapresiasi langkah PIKI dalam menghadirkan forum diskusi yang membahas persoalan strategis bangsa, khususnya ketahanan energi nasional. KCBI memandang bahwa pemerataan akses energi merupakan bagian penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Kami berharap hasil simposium ini dapat memberikan kontribusi nyata bagi kebijakan pemerintah, sekaligus memperkuat kolaborasi lintas organisasi dalam mendukung pembangunan Indonesia yang berkelanjutan," ujarnya.

Melalui keikutsertaan dalam Simposium Energi Nasional PIKI, KCBI berharap hubungan dan sinergi lintas organisasi dapat terus diperkuat dalam mendukung pembangunan nasional. KCBI memandang bahwa persoalan ketahanan energi, pemerataan pembangunan, dan kesejahteraan masyarakat membutuhkan kontribusi pemikiran serta kerja sama dari seluruh komponen bangsa. Semangat kebersamaan ini diharapkan dapat mendorong terwujudnya Indonesia yang berdaulat, adil, makmur, dan berkelanjutan.