Berita

JAKARTA, 26 September 2026 — Dewan Pengurus Pusat Keluarga Cendekiawan Buddhis Indonesia (DPP KCBI) turut menghadiri Seminar Kebangsaan Buddhadharma dan Politik Kebangsaan yang diselenggarakan oleh Dharmapala Nusantara – Aktivis Buddhis Bersatu di Gedung Joang ’45, Menteng Raya, Jakarta Pusat, Sabtu (26/9/2026).

Seminar mengangkat tema “Membangun Kesadaran Politik yang Cerdas, Kritis, Beretika, dan Berlandaskan Dharma” dan menjadi ruang dialog untuk memperluas wawasan kebangsaan, kehidupan demokrasi, serta pentingnya membangun kesadaran politik yang beretika dalam perspektif Buddhadharma.

Kegiatan tersebut dihadiri sejumlah tokoh dan pemangku kepentingan, di antaranya Dr. Daniel Johan, S.E., M.M., Anggota Komisi IV DPR RI; Drs. Supriyadi, M.Pd., Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha Kementerian Agama RI; Kevin Wu, S.E., M.H., Anggota Komisi A DPRD Provinsi DKI Jakarta sekaligus Ketua Umum Dharmapala Nusantara; Abdul Khalit, M.Si., Ph.D., Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta; serta Christian Lois, S.T., Anggota Komisi I DPRD Kota Tangerang.

Turut hadir mewakili DPP Keluarga Cendekiawan Buddhis Indonesia (KCBI), Deputi Bidang Pelatihan DPP KCBI Sandy, S.E. dan Deputi Bidang Publikasi DPP KCBI Winson. Kehadiran perwakilan KCBI merupakan bagian dari upaya membangun sinergi dan komunikasi dengan berbagai organisasi serta elemen masyarakat Buddhis dalam mendorong kontribusi nyata umat Buddha bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Rangkaian kegiatan diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan Mars Dharmapala Nusantara. Ketua Panitia Seminar Kebangsaan Buddhadharma dan Politik Kebangsaan, Jimmy Wu, menjelaskan bahwa kegiatan tersebut diselenggarakan untuk memperluas wawasan sekaligus mendorong umat Buddha agar mampu berperan secara aktif, cerdas, kritis, dan bertanggung jawab dalam kehidupan kebangsaan.

Seminar menghadirkan Dr. Daniel Johan, S.E., M.M. sebagai keynote speaker, serta Dr. Sutrisno, Rektor Institut Nalanda, dan Edy Setyawan, pakar dan peneliti, sebagai narasumber. Peserta kegiatan berasal dari berbagai unsur masyarakat Buddhis, organisasi Buddhis, mahasiswa, akademisi, dan kalangan pemuda Buddhis.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta Abdul Khalit, M.Si., Ph.D. dalam kesempatan tersebut menekankan bahwa politik tidak semestinya hanya dipahami sebagai perebutan kekuasaan, tetapi juga sebagai instrumen untuk mencapai kesejahteraan bersama. Ia mengingatkan pentingnya kecerdasan dalam menerima informasi, sikap kritis yang berdasarkan data, serta etika dalam menyikapi perbedaan politik.

Abdul Khalit juga menyampaikan tiga harapan kepada umat Buddha di Jakarta, yakni menjadi bagian dari masyarakat yang menggunakan hak politik secara cerdas dan menolak politik uang serta politisasi SARA, menjadi jembatan pemersatu di tengah keberagaman, serta turut menjaga situasi Jakarta tetap kondusif. Peran generasi muda dalam menjaga ruang digital dari narasi intoleransi dan ujaran kebencian turut menjadi perhatian dalam pemaparannya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha Kementerian Agama RI Drs. Supriyadi, M.Pd. mengajak umat Buddha untuk tidak takut mengambil bagian dalam kehidupan politik. Menurutnya, politik dapat ditempatkan sebagai instrumen pengabdian dalam menata kehidupan sosial dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

“Politik dijadikan sebagai instrumen, instrumen pengabdian untuk melakukan penataan kehidupan sosial demi kesejahteraan,” ujar Supriyadi.

Keynote speaker Dr. Daniel Johan, S.E., M.M. turut menyoroti pentingnya keterlibatan umat Buddha, terutama generasi muda, dalam kehidupan politik. Menurutnya, keterlibatan tersebut perlu disertai kapasitas, keberanian mengambil peran, serta kekuatan moral agar politik dapat menjadi sarana memberikan manfaat bagi masyarakat.

Daniel juga mengaitkan nilai Buddhadharma dengan upaya menjawab berbagai persoalan sosial. Menurutnya, kontribusi Dharma dalam kehidupan kebangsaan tidak semestinya berhenti pada identitas suatu kelompok, tetapi dapat diwujudkan melalui nilai kemanusiaan yang memberikan manfaat secara luas.

“Selama ukurannya adalah kemanusiaan, itulah kontribusi yang bisa Dharma lakukan untuk Indonesia,” kata Daniel.

Akademisi sekaligus Rektor Institut Nalanda, Dr. Sutrisno, menekankan pentingnya pemahaman politik yang disertai etika. Menurutnya, perbedaan posisi politik merupakan hal yang wajar dalam kehidupan demokrasi. Oleh karena itu, setiap pihak perlu memahami kepentingan pihak lain serta membangun kemampuan mencari titik temu dengan tetap mengedepankan kepentingan masyarakat secara lebih luas.

Menanggapi pelaksanaan seminar tersebut, Deputi Bidang Pelatihan DPP KCBI Sandy, S.E. mengapresiasi terselenggaranya ruang dialog yang mempertemukan unsur pemerintahan, legislatif, akademisi, organisasi Buddhis, dan generasi muda dalam membahas kehidupan kebangsaan melalui perspektif Dharma.

“Seminar ini menjadi ruang yang baik untuk memperluas wawasan kebangsaan sekaligus membangun kesadaran bahwa umat Buddha memiliki ruang yang sama untuk memberikan kontribusi kepada bangsa. Keterlibatan tersebut tentunya perlu dibangun melalui peningkatan kapasitas, pemikiran yang kritis, serta nilai etika dan Dharma sebagai landasan dalam setiap bentuk pengabdian,” ujar Sandy.

Menurut Sandy, pengembangan kapasitas generasi Buddhis menjadi salah satu hal penting agar umat Buddha mampu mengambil peran secara profesional dan bertanggung jawab di berbagai bidang kehidupan.

“Bagi KCBI, peningkatan kapasitas tidak hanya berkaitan dengan kemampuan intelektual dan profesional. Kompetensi harus berjalan bersama integritas, kebijaksanaan, serta kepedulian terhadap masyarakat. Dengan bekal tersebut, generasi Buddhis diharapkan mampu mengambil peran dan memberikan kontribusi nyata sesuai bidang dan kompetensinya masing-masing,” tambahnya.

Kehadiran DPP KCBI dalam kegiatan tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya memperkuat hubungan dan kolaborasi antarelemen Buddhis. KCBI memandang ruang dialog, pendidikan, pengembangan sumber daya manusia, dan penguatan wawasan kebangsaan sebagai bagian penting dalam mendorong lahirnya generasi Buddhis yang berkompeten, berintegritas, serta memiliki kepedulian terhadap kehidupan sosial.

Melalui sinergi dengan pemerintah, akademisi, organisasi Buddhis, dan berbagai elemen masyarakat, Keluarga Cendekiawan Buddhis Indonesia (KCBI) berkomitmen untuk terus mendorong pengembangan kualitas sumber daya manusia Buddhis serta memperluas kontribusi cendekiawan Buddhis bagi masyarakat, bangsa, dan negara.