Berita

Jakarta, 8 November 2026 – Keluarga Cendekiawan Buddhis Indonesia (KCBI) menyelenggarakan Talk Show bertema "Pancasila, Buddhadharma, dan Etika Digital: Membangun Ruang Publik yang Sehat" pada Minggu, 8 November 2026, di Aula Saraniyadham Lt. 2, Gedung Pusat Pendidikan dan Pelatihan WALUBI, Jakarta Pusat. Forum ini mempertemukan cendekiawan, pendidik, penyuluh agama, mahasiswa, dan elemen kebangsaan untuk membahas tantangan mendasar bangsa di era digital, yakni maraknya disinformasi, ujaran kebencian, dan polarisasi, dengan berpijak pada nilai-nilai Pancasila dan ajaran Buddha.

Ketua Panitia, Jessica Laurensia, S.I.Kom., dalam laporannya menyampaikan bahwa forum ini diprakarsai oleh Dr. Sutrisno, S.I.P., M.Si., Rektor Institut Nalanda sekaligus Dewan Pakar DPP KCBI, yang melihat perlunya dialog antara nilai kebangsaan, nilai spiritual, dan realitas digital. "Kami berharap forum ini tidak berhenti sebagai wacana, tetapi menjadi langkah nyata dalam merawat keadaban publik di ruang digital," ujarnya. Kegiatan ini dihadiri jajaran DPP KCBI serta DPD KCBI DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat. Turut hadir PERGABI, PPABDI, DPP Gembira, Institut Nalanda, Institut Agama Buddha Negeri Sriwijaya, dan KMB Dhammavaddhana Universitas Bina Nusantara, serta perwakilan DPP Gerakan Pembumian Pancasila dan DPP Persatuan Alumni GMNI.

Direktur Pendidikan Buddha Kementerian Agama RI, Dr. Sugiarto, S.Ag., M.Ling., M.Pd., hadir mewakili Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha. Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa krisis ruang publik digital pada dasarnya adalah krisis perhatian, kejujuran, dan welas asih. Ia merujuk Vācā Sutta, yang menyebut lima ciri ucapan yang baik: tepat waktu, benar, lembut, bermanfaat, dan dilandasi cinta kasih. Menurutnya, kelima ciri itu dapat menjadi saringan sebelum seseorang mengunggah atau membagikan informasi. "Di ruang digital, jari kita pun berkarma," tuturnya. Ia juga menyebut tema ini selaras dengan Program Prioritas Menteri Agama 2025–2029 (Asta Protas), khususnya dalam penguatan kerukunan, pendidikan, dan layanan keagamaan di era digital.

Ketua Umum DPP KCBI, Y.M. Bhikkhu Dhammavuddho Thera (Victor Jaya Kusuma, S.Kom., M.M., M.Pd.B., BKP), dalam keynote speech-nya mengingatkan bahwa satu unggahan kini dapat dibaca ribuan orang dalam hitungan menit, dan jejaknya hampir tidak dapat dihapus. "Jempol kita kini menjadi mulut kita. Maka ruang digital adalah ladang karma yang sangat luas, baik untuk kebajikan maupun untuk keburukan," ungkapnya. Beliau mengajak para cendekiawan Buddhis memberi teladan melalui tiga langkah sederhana: berhenti sejenak sebelum mengirim, memeriksa kebenaran dan manfaat sebuah informasi, dan memancarkan mettā. "Bila tidak bisa menambah kebaikan, lebih baik diam," pesannya.

Sesi talk show dipandu oleh Pdt. Piyavadi Saddhamma, S.Pd., M.Pd. dan dibuka oleh Romo Rudy Arijanto, S.Kom., M.Kom. dengan materi "Etika Digital". Ia memaparkan dua sisi teknologi digital. Di satu sisi, teknologi digital membuka ruang komunikasi, pembentukan komunitas, partisipasi publik, dan kolaborasi. Di sisi lain, teknologi yang sama membawa risiko seperti penurunan interaksi langsung, penyebaran hoaks, kebocoran data pribadi, kecanduan, ujaran kebencian, dan kejahatan siber. Ia menegaskan bahwa etika digital dalam agama Buddha berakar pada Pancasila Buddhis, hukum karma, serta tiga pilar sīla, samādhi, dan paññā. Prinsip-prinsip itu diwujudkan antara lain dengan menghindari perundungan siber, menghargai kekayaan intelektual, dan menyaring informasi sebelum membagikannya.

Dr. Sutrisno kemudian menyajikan potret ruang publik digital Indonesia berdasarkan Digital Civility Index (DCI) Microsoft. Skor risiko digital Indonesia naik dari 67 menjadi 76, sehingga Indonesia berada di peringkat 29 dari 32 negara yang disurvei dan menjadi yang terendah di Asia Tenggara. Pemicu terbesarnya adalah hoaks, ujaran kebencian, dan diskriminasi. Melalui sejumlah studi kasus, dari kerusuhan Tanjungbalai 2016 hingga komodifikasi agama di media sosial, ia menunjukkan bagaimana algoritma, echo chamber, dan ekonomi atensi dapat memperuncing konflik. Sebagai jalan keluar, ia menawarkan jalan tengah antara kebebasan tanpa batas dan pengekangan berlebihan, penguatan literasi digital, serta penerapan tiga jenis kebijaksanaan dalam Buddhadharma: sutamayā, cintāmayā, dan bhāvanāmayā paññā.

Narasumber ketiga, Yudi Latif, Ph.D., yang dikenal luas sebagai pemikir kebangsaan, membawakan materi bertajuk "Pancasila sebagai Fondasi Ruang Publik". Melalui paparannya, ia menempatkan Pancasila sebagai landasan etis bagi kehidupan bersama, termasuk dalam membangun ruang publik di era digital. Diskusi kemudian berlanjut dalam sesi tanya jawab yang interaktif antara peserta dan para narasumber. Sesi talk show ditutup dengan penyerahan plakat dari KCBI kepada para narasumber dan moderator sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi pemikiran mereka.

Rangkaian kegiatan ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman antara KCBI dan Perkumpulan Guru Agama Buddha Indonesia (PERGABI) sebagai wujud sinergi dalam penguatan pendidikan agama Buddha. Pada kesempatan yang sama, KCBI juga memperkenalkan Teratai Cendekia: Journal of Education, Technology, and Social Sciences, jurnal ilmiah program Bidang Teknologi Informasi dan Bidang Pendidikan DPP KCBI. Selama acara, booth Suryamanggala dari Bidang Ekonomi DPP KCBI juga hadir sebagai wujud dukungan terhadap pengembangan UMKM. Kegiatan ini disiarkan secara live streaming dengan dukungan PT Berca Handayaperkasa, dan ditutup dengan foto bersama. Melalui forum ini, KCBI meneguhkan semboyannya, Dharma Agama – Dharma Negara: menjadi umat Buddha yang baik sekaligus warga negara yang turut menjaga ruang publik tetap sehat, beradab, dan bermartabat.