Berita

Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha kembali menyelenggarakan rapat tindak lanjut pemasangan Chattra adaptasi pada stupa induk Candi Borobudur pada Kamis, 9 April 2026. Rapat ini merupakan bagian dari progress report atas kesimpulan rapat sebelumnya yang dilaksanakan pada Kamis, 15 Januari 2026.

Rapat tersebut bertujuan untuk mengoordinasikan berbagai langkah strategis sekaligus memberikan pemahaman yang utuh kepada umat Buddha melalui para pimpinan lembaga keagamaan terkait rencana pemasangan Chattra. Koordinasi ini melibatkan berbagai pihak, antara lain Kementerian Kebudayaan, Ditjen Bimas Buddha, Museum dan Cagar Budaya (MCB), pengelola Taman Wisata Candi, serta tim ahli agama.

Direktur Jenderal Bimas Buddha, Supriyadi, menjelaskan bahwa pihaknya mengundang perwakilan lembaga Buddha di Indonesia agar seluruh pihak memiliki pemahaman yang selaras terhadap proses yang sedang berjalan. Ia menegaskan bahwa seluruh tahapan tetap mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Cagar Budaya, Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan, serta Peraturan Presiden Nomor 101 Tahun 2024.

“Inilah pijakan kita bersama bahwa ruang yang ada pada Perpres Nomor 101 Tahun 2024 memberikan peluang yang sangat baik karena di dalamnya tertuang pemanfaatan Candi Borobudur bagi kepentingan keagamaan, dengan tetap mengedepankan kelestarian,” ujarnya.

Supriyadi juga menekankan bahwa Kementerian Agama, melalui Ditjen Bimas Buddha sebagai representasi umat Buddha Indonesia, berkomitmen untuk memastikan setiap proses tetap menjaga kelestarian dan tidak merusak struktur asli candi. Ia menambahkan bahwa rapat ini menjadi momentum untuk menyelaraskan dan mensinkronkan tahapan pemasangan Chattra, mulai dari penyusunan Heritage Impact Assessment (HIA), Detail Engineering Design (DED), hingga pelaksanaan pemasangan.

Sementara itu, Kepala Museum dan Cagar Budaya, Indira Estiyanti Nurjadin, menjelaskan bahwa konsep pemasangan Chattra menggunakan prinsip adaptasi yang bersifat reversible atau dapat dilepas kembali. “Intervensi ini tidak bersifat permanen dan tidak merusak batu asli, sehingga tetap memenuhi standar UNESCO serta menjaga nilai keaslian situs,” jelasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Keluarga Cendekiawan Buddhis Indonesia turut ambil bagian sebagai salah satu elemen penting dalam representasi umat Buddha. Adapun Pengurus KCBI yang hadir dalam rapat tersebut antara lain Ketua Harian DPP KCBI Eric Fernardo, Deputi Bidang Pelatihan DPP KCBI Sandy, Deputi Publikasi DPP KCBI Winson, Monita Olivia Stevana, Sekretaris Eksekutif Kantor DPP KCBI Buana Bhakti Al-Fatah, serta Anggota DPD DKI Jakarta Noni Moachi.